Hari Jadi Indramayu 7 Oktober, tidak Ilmiah

Meneer Pangky

15 Okt, 2016 0 0

Itulah kira-kira judul yang sesuai dan mengemuka dari hasil seminar 13 Oktober 2016 yang bertempat di Gedung Pertemuan Bumi Patra Indramayu. Seminar ini menghadirkan tiga pembicara,  Agus Aris Munandar (arkeolog); Supali Kasim (sastrawan & pemerhati sejarah); dan Agung Nugroho (pemerhati budaya).

Seminar dengan tema “Cimanuk : Perspektif Arkeologi, Sejarah, dan Budaya“ ini dihadiri ratusan orang dari berbagai kalangan dan tokoh daerah.  Ada Wakil Bupati Supendi, beberapa media massa cetak dan elektronik, serta para peserta lain dari kalangan akademisi, umum dan pekerja seni, sejarah dan budaya.

Berbagai kritik atas penulisan sejarah Indramayu terungkap dalam seminar ini. Meskipun tak bisa hadir, tapi aku membaca buku yang dibagikan kepada para peserta seminar. Buku itu judulnya sama dengan tajuk seminarnya. Buku itu aku dapatkan dari kawanku yang menghadiri seminar.

Menurut narasumber, sejarah Indramayu saat ini hanya bersumber dari Babad Dermayu. Sumber tersebut kemudian diterjemahkan dalam suatu seminar sejarah dan budaya pada 1976. Satu tahun kemudian, hasil seminar tersebut ditulis dalam buku dan dijadikan referensi sejarah Indramayu hingga saat ini. Supali Kasim salah satu narasumber mengaku meragukan hasil dari seminar tersebut.

"Karena dalam seminar itu tidak ada akademisi yang ada hanya sejarawan tradisional yang masing-masing membawa naskah babad. Sehingga tidak ada pengkajian akademis. Yang ada naskah babad diterjemahkan kemudian dianggap sejarah". Katanya menjelaskan dalam wawancara dengan wartawan Pikiran Rakyat.

Bagiku, nggak aneh dan sah-sah saja jika dikatakan tidak ilmiah. Dalam pandanganku, sejarah mengajarkan kita tentang menghargai perbedaan, karena sejarah merupakan sesuatu yang tak pernah berujung. Sejarah tergantung pada cara kita menafsirkan fakta kemudian menjadikannya data. Cara penafsiran ini tergantung dari metodologi yang digunakan.

Karena pada saat interpretasi, subjektivitas akan kental mewarnai para penulis sejarah. Sehingga historiografi akan berbeda pada akhirnya. Terus dan terus sejarah akan berubah seiring fakta dan data terbaru yang ditemukan, keengganan mengubah sejarah adalah karena kepentingan kekuasaan (politis). Ini lah yang terjadi pada konteks sejarah Indramayu. 

Perdebatan sengit soal hari jadi Indramayu pada saat itu, menghasilkan keputusan politis di DPRD, melalui pleno pada tanggal 24 Januari 1977. Rapat pelno menyetujui bahwa 7 Oktober 1527 ditetapkan sebagai hari lahir Indramayu. Keputusan itu telah menjadi sejarah, dan keputusan itu sah-sah saja jika memang harus diubah.

Sama halnya seperti UUD 45 yang telah “diacak-acak” beberapa tahun lalu demi kepentingan pembangunan dan konteks jaman yang senantiasa berubah. Kebenaran mutlak tidak pernah ada dalam kacamata sejarah. Itulah seharusnya yang kita pegang.

Apa yang disampaikan Agus Aris Munandar, Supali Kasim dan Agung Nugroho adalah pandangan berbeda dari masing-masing tentang polemik hari jadi Indramayu tersebut. Namun, memiliki benang merah, bahwa hari jadi Indramayu 7 Oktober adalah tidak ilmiah, dan perlu direvisi. Perlu diteliti ulang kebenaran yang terbaru, berdasarkan sumber-sumber dan fakta-fakta yang ditemukan.

Pemkab Indramayu nampaknya harus bekerja ekstra keras, karena sejarah hari lahir kotanya di gugat sebagian warganya. Bagiku, sejarah Indramayu tidak kurang dan tidak lebih adalah keputusan politis. Maka, kupikir, harus direvisi dengan penelitian ulang sejarah dan keputusan politik pula. Bagaimana menurut Anda? Punya usul? :D hehehhe.

Terlepas dari ilmiah dan tidak ilmiahnya, kasus sejarah hari lahir kota yang digugat sebagian warganya tidak hanya di Indramayu. Di Jakarta misalnya, hari jadi 22 Juni pun digugat oleh Budayawan Betawi, Ridwan Saidi. Hari lahir Jakarta, merupakan keputusan politis di DPRD DKI Jakarta pada tahun 1953. Pada saat itu terjadi perdebatan sengit antara Prof. Husein Jayadiningrat dan Dr. Sukanto soal hari jadi Jakarta.

Kupikir, argumentasi yang disodorkan Bang Ridwan Saidi dalam menggugat hari jadi Jakarta lebih masuk akal dan merepresentasikan nilai-nilai kemanusiaan. Tanggal 22 Juni adalah hari pembantaian manusia betawi oleh Fatahillah, puluhan ribu orang meninggal. Lalu, untuk apa 22 Juni dirayakan? Sedangkan pada saat itu ada pembunuhan massal.

Konteksnya berbeda dengan Indramayu, 7 Oktober 1527 pada saat itu adalah tahun baru Islam, 1 Muharram 934 H. Jika kita lalu merayakannya, tidak ada bentuk bersenang-senang diatas penderitaan manusia masa lampau. Bahkan, momentumnya adalah merayakan tahun baru Islam.

Terakhir, gugatan hari jadi Indramayu selalu bentuk kritik tanpa solusi. Saat beramai-ramai menggugat hari jadi Indramayu, penggugatnya tak pernah memberi solusi kapan hari jadi yang seharusnya. Jika tanggal 7 Oktober dianggap keliru dan tidak ilmiah. Lalu, kapan seharusnya? Kami sebagai warga Indramayu hanya makin bingung dan resah. Kebingungan dalam identitas daerahnya.

Berbeda dengan Bang Ridwan Saidi saat menggugat hari jadi Jakarta, ia menyodorkan hari jadi yang benar menurut pandangannya. Ketika ia dengan keras mengkritik dan menyampaikan kesesatan dalam hari jadi Jakarta dan harus diubah. Saat ditanya, kapan hari jadi yang seharusnya? Ia menjawab tanggal 3 September 1945, saat Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai ibu kota RI.

Beginilah, aku dan wong Dermayu lainnya hanya dibuat bingung dengan apa yang dipaparkan. Atau bagaimana menurut Anda?

*** 

Meneer Pangky

Blogger & Wirausaha

Via Indramayu

Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp

Postingan Lama

Postingan Lebih Baru

Meneer Pangky Mlarat ora gegulat, sugih tan ana rerawat.

Anda mungkin menyukai postingan ini